Anggota Komisi II DPR RI Tuti Nusandari Roosdiono bertukar cenderamata dengan Bupati Semarang Mundjirin. Foto: Sofyan/sf

Anggota Komisi II DPR RI Tuti Nusandari Roosdiono mengaku terkesan dengan program Lomba Cerdas Cermat (LCC) Dana Desa yang selama ini dilaksanakan secara rutin oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya dengan mengajak aparatur desa mengikuti lomba ini, dapat semakin meningkatkan pemahaman akan pengelolaan Dana Desa. LCC Dana Desa ini pun bisa menjadi percontohan untuk daerah lain.

“Saya sangat terkesan dengan lomba cerdas cermat ini. Tanpa mengeluarkan biaya yang tidak terlalu besar, mereka berusaha untuk ikut dalam LCC ini. Tentunya dengan daya tarik tersendiri, hal itu bisa ditiru oleh daerah lain,” kata Tuti usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Bupati Semarang Mundjirin beserta jajaran, di Kantor Bupati Semarang, Ungaran, Jawa Tengah, Kamis (14/3/2019).

Hal lain yang turut diapresiasi politisi PDI-Perjuangan ini adalah progress penyelesaian KTP-Elektronik (KTP-el) di Kabupaten Semarang. Kendati masih ada 18 ribu masyarakat yang belum melakukan perekaman data KTP-el, namun langkah Pemkab Semarang dengan proaktif jemput bola langsung kepada masyarakat mendapat acungan jempol. Bahkan, Pemkab Semarang juga mengundang secara langsung masyarakat untuk segera melakukan perekaman data KTP-el.

“Kalau masyarakat diundang, harusnya hadir untuk melakukan perekaman KTP-el. Jadi bisa dikatakan tidak ada kendala lagi. Kemudian, semua keterangan mengenai Kabupaten Semarang ini sangat transparan. Karena sebagian masyarakat ada yang tidak melek teknologi, mereka bisa datang ke kecamatan, bisa dilihat semua dengan jelas. Ini adalah kabupaten yang bisa jadi contoh, semuanya sudah transparan,” apresiasi legislator dapil Jawa Tengah I itu.

Sebelumnya, Bupati Semarang Mundjirin menjelaskan, pihaknya menggelar LCC Dana Desa setiap setahun sekali yang diikuti 208 pemerintah desa (pemdes) se-Kabupaten Semarang. Ke-208 pemdes itu bakal menjadi peserta LCC Dana Desa sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pemanfaatan serta penggunaan Dana Desa, yang selama ini dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui desa. (sf)